Sejarah
Perkembangan Koperasi Mulai Dari Bapak Sarbini – Bapak Anak Agung Gede Ngurah
Prayoga 2016
Koperasi
adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan
kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia
sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama
abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri.
Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas
masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.
Di Indonesia,
ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa
Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk
Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De
Wolffvan Westerrode.
Pada tahun
1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan
koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan
Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling
Inlandschhe Cooperatiev.
Pada tahun
1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan
kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri
Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas
dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan
pengembangan koperasi.
- Kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi setelah kemerdekaan yang dimulai melalui Bapak Sarbini – Bapak Anak Agung Gede Nguras Puspayoga 2016 sebagai berikut:
Ø Tahun
1968: Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam
Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi,
ditetapkan berdasarkan :
1.
Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968
tentang Susunan Organisasi Departemen.
2. Keputusan
Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 120/KTS/ Mentranskop/1969 tentang
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi berserta Tata Kerja
Direktorat Jenderal Koperasi.
Menjabat
sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, sedangkan Dirjen Koperasi tetap Ir.
Ibnoe Soedjono.
Ø Tahun
1974: Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu digabung
kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang
ditetapkan berdasarkan :
1. Keputusan
Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
2. Instruksi
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : INS-19/MEN/1974,
tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi tidak ada perubahan
(tetap memberlakukan Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor :
120/KPTS/Mentranskop/1969) yang berisi penetapan tentang Susunan Organisasi
Direktorat Jenderal Koperasi.
Menjabat
sebagai Menteri adalah Prof. DR. Subroto, adapun Dirjen Koperasi tetap Ir.
Ibnoe Soedjono.
Ø Tahun
1978: Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan
Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk memperkuat
kedudukan koperasi dibentuk puia Menteri Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin
oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan Dirjen Koperasi dijabat oleh Prof. DR. Ir.
Soedjanadi Ronodiwiryo.
Ø Tahun
1983: Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi
dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat
kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet Pembangunan IV Direktorat
Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi, melalui Keputusan
Presiden Nomor 20 Tahun 1983, tanggal 23 April 1983.
Ø Tahun
1991: Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tanggal 10 September 1991
terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang disesuaikan
keadaan dan kebutuhan.
Ø Tahun
1992: Diberlakukan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, selanjutnya mancabut dan tidak berlakunya lagi Undang-undang
Nomor: 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
Ø Tahun
1993: Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 96 Tahun 1993, tentang
Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan
nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha
Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha
Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara
fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan
harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas
hanya pada pembinaan perkoperasian saja.
Ø Tahun
1996: Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan
peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan
Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen Pembinaan
Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan perubahan dan
penyempurnaan susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal
dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.
Ø Tahun
1998: Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998,
dan Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan
Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis
karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam
mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi
Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi
yang penuh tantangan.
Ø Tahun
1999: Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara,
maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan
Pengusaha Kecil dan Menengah.
Ø Tahun
2000:
1. Berdasarkan
Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka ditetapkan Badan
Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
2. Melalui
Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen. maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha
Kecil dan Menengah (BPS-KPKM).
3. Berdasarkan
Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka
Menteri Negara Koperasi dan PKM diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Melalui
Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara Urusan Koperasi dan
UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Ø Tahun
2001:
1. Melalui
Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara,
maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Berdasarkan
Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non
Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil
Menengah dibubarkan.
3. Melalui
Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM
ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini
berlaku hingga tahun 2004 sekarang ini.
Sejarah
Perkembangan Koperasi yang dimulai dari Bapak Sarbini – Bapak Anak Agung Gede
Ngurah Prayoga 2016 :
1.
M.
Sarbini
Lahir
di Kebumen, 29 Mei 1914 – meninggal
di Jakarta, 21 Agustus 1977 pada
umur 63 tahun adalah seorang jenderal purnawirawan yang dilahirkan di Kota Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah dan banyak mengabdi selama
masa perjuangan baik di bidang militer maupun pemerintahan Republik Indonesia. Dalam
masa perjuangan, terutama pada tanggal 20 Oktober 1945, dia, yang pada waktu
itu berpangkat Letkol, memimpin pasukan Tentara Keamanan
Rakyat Resimen Tengah
dan menyerang, serta mengepung tentara Sekutu dan NICA di
desa Jambu, Ambarawa yang
kemudian dikenal sebagai peristiwa palagan Ambarawa.Selama masa
pemerintahan Bung Karno, Mayor Jenderal M. Sarbini menjabat
sebagai menteri
pertahanan dalam kabinet Dwikora II pada tahun 1966 yang
kemudian digantikan oleh Letnan Jendral Soeharto.Pada masa hidupnya, jenderal H. M.
Sarbini banyak dikenal sebagai bapak Veteran Indonesia dan diabadikan
namanya sebagai nama gedung veteran atau balai Sarbini yang berada di kawasan
Semanggi, Jakarta Pusat.
Untuk
mengenang jasa-jasanya, di Kebumen, tempat kelahirannya juga didirikan sekolah
SMK Jenderal M. Sarbini. Kabinet Pembangunan I adalah
nama kabinet
pemerintahan di Indonesia pada tahun 1968-1973. Presiden pada
Kabinet ini adalah Soeharto. Kabinet
Pembangunan I terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan
dilantik pada tanggal 10 Juni 1968.
Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalamKabinet Ampera II. Tak lama setelah Pemilu
1971, pada 9 September 1971,
Presiden Soeharto mengumumkan perombakan Kabinet Pembangunan I dan melantik
menteri-menteri reshuffle pada 11 September 1971.
Pada 1 April 1969, dimulailah pelaksanaan
Pelita I (1969-1974).
Tujuan diselenggarakan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sedangkan sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita
I adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar
keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena
mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
2.
Raden
Soebroto
Dilahirkan
pada tanggal 19 September 1923 di
Kampung Sewu, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai anak ketujuh dari
delapan bersaudara pasangan Martosuwignyo dan ibu Sindurejo. Setelah lulus
dari HIS, Subroto melanjutkan sekolah diMULO dan
Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Situasi pada saat itu memaksa Subroto
mendaftarkan diri masuk PETA. Sayangnya, ia harus
ditolak karena terlalu kurus.[1] Pada tanggal 1 November 1945, ia
diterima sebagai kadet (taruna) di Militer Academie (MA) di Yogya.
Ada kebanggaan karena dari 197 angkatan pertama ia adalah lulusan terbaik II
dan menyandang pangkat Letnan II pada tahun 1948. Sebagai tentara Subroto
bersama rekan-rekannya seperti Wiyogo Atmodarminto, Soesilo Soedarman, Himawan Sutanto, Ali Sadikin, Yogi Supardi, danSayidiman
Suryohadiprodjo ikut berperan dalam perang kemerdekaan hingga
tahun 1949.
Setelah
perang usai, Subroto kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (UI), lulus propaedeutisch-examen (lulus
tingkat II) pada bulan Februari 1952, hingga
lulus candidaats-examen (lulus tingkat IV - Sarjana Muda) pada bulan
Maret 1955. Selama di kampus ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yang
mempertemukannya dengan perwakilan Universitas McGill yang
sedang berada di Indonesia untuk mencari kandidat yang berminat dalam program
pertukaran mahasiswa untuk kuliah diUniversitas McGill,
Montreal, Kanada. Akhirnya ia terpilih dan mendapatkan beasiswa penuh untuk
program pascasarjana di bidangforeign trade (perdagangan luar negeri) -
suatu bidang utama yang menarik pada saat itu.
Subyek
tesisnya adalah analisis persyaratan perdagangan dengan studi kasus Indonesia
dengan judul "Indonesian Terms of Trade after the Second World
War". Sejak tahap itu ia menyadari betapa pentingnya sumber daya mineral
dan bahan bakar fosil untuk perekonomian suatu negara seperti
Indonesia. Setelah meraih gelar Master of Arts dari Universitas McGill pada
tahun 1956, ia kembali ke Indonesia untuk mengambil program doktor ekonomi
di UI, di mana ia bertemu dengan sekelompok
ekonom berbakat dan mulai bekerja sama membahas ide-ide baru tentang
perekonomian Indonesia. Pada tahun 1958 ia meraih gelar doktor ekonomi
dari UI.
Selain
itu ia juga ditugaskan sebagai dosen Seskoad di Bandung, di mana salah satu
muridnya adalah Soeharto.
Setelah Soeharto menjadi Presiden RI, Subroto
dan kelompoknya diangkat sebagai penasehat bagi pemerintahan yang baru
tersebut. Tugas pertama bagi para penasehat itu adalah mengembangkan cetak biru
perekonomian Indonesia yang melahirkan Repelita. Sejak itulah para penasehat
ekonomi tersebut diangkat menjadi Menteri di mana Subroto sendiri mula-mula
diangkat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi (11 September 1971 - 28 Maret 1973),
selanjutnya sebagai Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978),
dan Menteri Pertambangan dan Energi selama
dua periode kabinet (29 Maret 1978 - 21 Maret 1988).
Pada periode 31 Oktober 1984–9 Desember 1985 ia terpilih menjadi Presiden
Konferensi OPEC.
Pada
tahun 1988, Subroto mendapat kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi
Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berkedudukan di Wina, Austria. Dari
Wina, Austria ini ia masih sempat memikirkan nasib anak bangsa yang masih
terbelit kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan keterpurukan. Kondisi ini
mendorong Subroto dan sekretarisnya, Rizal Sikumbang mendirikan Yayasan Bina
Anak Indonesia (YBAI) yang concern di bidang pendidikan. Di usia senja ia terus
berkarya dan mengabdi. Kabinet Pembangunan II [1] adalah nama kabinet pemerintahan
di Indonesia pada tahun 1973-1978.
Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto sedangkan wakil presiden
adalah Sri Sultan
Hamengkubuwono IX. Pada masa kabinet ini, dimulailah Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979).
Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan,
sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja.
Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7%
setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna
produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan dibangun. Pada
masa kabinet ini juga, terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas
Januari) pada tanggal 15-16 Januari1974 yang
bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia.
3.
Bustanil
Arifin
Bustanil Arifin (lahir
di Padang Panjang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1925 – meninggal
di Los Angeles,Amerika Serikat, 13 Februari 2011 pada
umur 85 tahun) adalah seorang militer dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat KepalaBadan Urusan
Logistik (Bulog) dan Menteri Koperasi Indonesia. Kabinet
Pembangunan III adalah kabinet yang dibentuk pada masa
pemerintahan Presiden Soeharto denganWakil
Presiden H. Adam Malik.
Kabinet ini diumumkan secara langaung pada 29 Maret 1978 dan
kemudian, dilantik secara langsung pada 31 Maret 1978.
Adapun susunan kabinetnya adalah sebagai berikut.Kabinet menyelenggarakan
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984).
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan
kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman
pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Isi
Trilogi Pembangunan terdiri dari:
ü Stabilitas
nasional yang dinamis
ü Pertumbuhan
ekonomi tinggi, dan
ü Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya.
Isi
Delapan Jalur Pemerataan:
ü Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan
(perumahan).
ü Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
ü Pemerataan
pembagian pendapatan.
ü Pemerataan
kesempatan kerja.
ü Pemerataan
kesempatan berusaha.
ü Pemerataan kesempatan
berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
ü Pemerataan
penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
ü Pemerataan
kesempatan memperoleh keadilan.
Kabinet
Pembangunan IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988)
adalah kabinet yang
dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil
Presiden Umar
Wirahadikusumah.Pada masa itu, diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989).
Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada
pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu
sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada
tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya
Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan
dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian
Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain
swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan
Rumah untuk keluarga.
Kabinet
Pembangunan V adalah kabinet yang
dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil
Presiden Sudharmono. Kabinet
ini dibentuk pada tahun 1988 dan berakhir pada tahun 1993.
4.
Subiakto
Tjakrawerdaya
Subiakto
Tjakrawerdaya (lahir di Cilacap, Jawa Tengah, 30 Juli 1944;
umur 72 tahun) adalah Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun
1998 pada Kabinet
Pembangunan VI dan Kabinet
Pembangunan VII pada masa pemerintahan PresidenSoeharto. Kabinet Pembangunan
VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Soetrisno dengan masa bakti (1993-1998). Kabinet
Pembangunan VII adalah kabinet
pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahanPresiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin
Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998).
Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003,
namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis
ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada
pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan
diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat,
mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya,
pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet
Reformasi Pembangunan.
Adapun Catur
Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:
ü Pertama, trilogi
pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai
landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita
laksanakan.
ü Kedua,
kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan
percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang
timbul akibat globalisasi.
ü Ketiga,
ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah
tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita
menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
ü Keempat,
persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam
menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5.
Adi
Sasono
Adi Sasono (lahir
di Pekalongan, Jawa Tengah, 16 Februari 1943 – meninggal
di Jakarta, 13 Agustus 2016 pada
umur 73 tahun) adalah mantan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet
Reformasi Pembangunan. Ia dikenal sebagai tokoh LSM dan
berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya. Selain itu ia juga merupakan
tokoh Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), Pelajar Islam Indonesia (PII)
dan ICMI dengan pernah menjadi Sekretaris
Umum pada tahun 1990-an. Selain itu ia juga mendirikan Partai Merdeka yang menjadi
peserta Pemilu 2004 di Indonesia. Sebelumnya, ia juga dikenal
sebagai tokoh Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Adi sasono pada
saat itu menjadi menteri koperasi dan usaha kecil dicap dari salah satu media
di luar negeri sebagai "Indonesia the most dangerous man", namun pada
article Los Angles Times - Washington (dicukil dari the tufts daily, March 3,
1999), ia menyangkal "I've tried to convince them that I'm not dangerous
at all" bila melihat program yang diajukan sewaktu di kementrian
Koperasi dan usaha kecil adalah jelas untuk membela wong cilik dalam
mengembangkan usaha di mana didasarkan selama 32 tahun dipimpin oleh pemimpin
otoriter terdahulu lebih mengarah crony capitalism.
Kabinet
Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan
Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie. Kabinet ini dibentuk pada 23 Mei 1998 dan
masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999.
Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator,
sejumlah menteri
pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris
Negara, dan Jaksa Agung.
6.
Zarkasih
Nur
Zarkasih Nur (lahir
di Ciputat, Tangerang, Jawa Barat, 21 April 1940;
umur 76 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKMpada Kabinet
Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1973 dari IAIN Syarif
Hidayatullah dan merupakan mantanpolitikus dari Partai
Persatuan Pembangunan. Dia juga pernah menjadi anggota DPR mewakili
fraksi PPP. Dia juga salah satu pencetus
percepatan Muktamar PPP dari 2008 menjadi 2007 yang akhirnya menyebabkan
pemecatan dirinya dari PPP.
KabinetPersatuanNasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil
Presiden Megawati
Sukarnoputri. Kabinet ini dibentuk pada 26 Oktober 1999 dan
masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001.
Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator,
sejumlah menteri
pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris
Negara, dan Jaksa Agung
7.
H.
Alimarwan Hanan, SH.
H. Alimarwan
Hanan, SH (lahir di Desa Uludanau, Kecamatan
Sindang Danau, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, 12 Maret 1947 – meninggal
di Jakarta, 7 November 2010 pada
umur 63 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKM pada Kabinet Gotong
Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1984 dari
Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, Palembang. Ia dikenal
sebagai politikus dari Partai
Persatuan Pembangunan (PPP).
KabinetGotongRoyong adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati
Sukarnoputri dan Wakil
Presiden Hamzah Haz.
Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan
masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004.
Kabinet ini diumumkan pada 9 Agustus 2001.
Selama kabinet ini bertugas, Presiden Megawati
Soekarnoputritidak pernah melakukan perombakan kabinet. Tetapi,
hanya mengangkat beberapa menteri ad-interim karena beberapa menteri
mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka di Pilpres
2004.
Program Kerja
Kabinet Gotong Royong :
ü Mempertahankan
Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
ü Meneruskan
proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional
melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
ü Normalisasi
kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan
perekonomian rakyat.
ü Melaksanakan
penehakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam
kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).
ü Melaksanakan
politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara
serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan
kalangan investor terhadap pemerintah.
ü Mempersiapkan
penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung.
8.
Drs.
H. Suryadharma Ali, M.Si.
Drs. H.
Suryadharma Ali, M.Si (lahir di Jakarta, 19 September 1956;
umur 60 tahun) adalah Menteri
Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014.
Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah padaKabinet
Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984.
Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di
mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu,
ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia. Pada Februari 2007,
Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum
PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode
kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin
Chumaidy, Irgan
Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis
Pertimbangan Pusat), KH
Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), danBarlianta
Harahap (Ketua Majelis Pakar). Pada 23 Mei 2014 Suryadharma
Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus
korupsi dana haji. Menghadapi proses hukum yang
menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur dari jabatannya pada
Senin, 26 Mei 2014 dan
resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 28 Mei 2014
Kabinet Indonesia Bersatu I (Inggris: United Indonesia Cabinet)
adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf
Kalla. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan
masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009.
Pada 5 Desember2005,
Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan
setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden
melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
9.
Syariefuddin
Hasan atau lebih dikenal dengan nama Syarief Hasan
Syariefuddin
Hasan atau lebih dikenal dengan nama Syarief Hasan (lahir
di Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949;
umur 67 tahun) adalah seorang politisi Indonesia yang menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia pada Kabinet
Indonesia Bersatu II. Ia menjabat anggota Komisi XI dan Panitia
Anggaran DPR pada periode 2004-2009. Ia menikah dengan Inggrid Kansil, presenter dan pemain sinetron
yang menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Syarief Hasan merupakan alumni
Doktor Ilmu Manajemen S3 Universitas
Persada Indonesia YAI, Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan Wakil
Presiden Boediono.
Susunan kabinet
ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi
di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN,PPP,
dan PKB)
ditambah Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta
kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh
Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan
dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010,
Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan[4]. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden
SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru
masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam
kabinet Pada tanggal 13 Juni 2012, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Kesehatan di mana pejabat sebelumnya telah meninggal dunia.
10.
Drs. Anak Agung Gede Ngurah
Puspayoga
Drs. Anak Agung Gede Ngurah
Puspayoga (lahir di Denpasar, Bali, 7 Juli 1965;
umur 51 tahun) adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menjabat
sejak 27 Oktober 2014. Ia juga adalah Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013.
Ia menyelesaikan studi S1 di Universitas Ngurah Rai, Denpasar pada tahun 1991.
Sebelumnya ia, menjadi Wali Kota Denpasar untuk periode 2000-2005 dan
2005-2008, tetapi tidak terselesaikan disebabkan dirinya terpilih menjadi wakil
gubernur mendampingi I Made Mangku
Pastika dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun
2008.
Pada tahun 2013,
ia mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bali periode 2013-2018 yang diusung
oleh PDI Perjuangandidampingi
oleh Dewa
Nyoman Sukrawan yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
2009-2014. Sejak 27 Oktober 2014,
ia menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di era
pemerintahan Jokowi - JK pada KabinetKerja.
KabinetKerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil PresidenMuhammad Jusuf
Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional,
usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres
2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN,
dan Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.
dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla
membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan
itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih.
Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.
Sumber:
